PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											        29 April 1998

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 1015/PJ.52/1998

					        TENTANG

		 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENGADAAN OBAT 
			             DAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 6 Pebruari 1998 dan Nomor : XXX tanggal 3 Maret 
1998 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.	Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa Rumah Sakit XYZ Malang telah memahami ketentuan yang 
	diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
	Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
	Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 3 jis. Pasal 4/
	Pasal 8 PP 50 Tahun 1994 dan selama ini telah melaksanakannya dengan konsisten.

2.	Mengingat kenaikan harga pembelian obat dan alat kesehatan akhir-akhir ini yang cukup mahal 
	dengan kenaikan 300% sampai dengan 600%, maka Saudara mengajukan permohonan pemberian 
	dispensasi/pembebasan atas pengadaan obat dan bahan makanan untuk pasien.

3.	Sesuai dengan Keppres Nomor 56 Tahun 1988, ditetapkan sebagai Pemungut PPN dan PPn BM yang 
	terutang oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, yaitu :
	a.	Kantor Perbendaharaan Kas Negara;
	b.	Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah;
	c.	Pertamina;
	d.	Kontraktor bagi hasil dan kontrak bagi karya di bidang minyak dan gas bumi;
	e.	Pertambangan umum lainnya;
	f.	BUMN/D;
	g.	Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah;
	h.	Perusahaan Operator Telepon Selular.

4.	Sesuai dengan Pasal 4A Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
	undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa Dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah jis. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 telah 
	ditentukan jenis barang yang tidak dikenakan PPN dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
	1994 telah ditentukan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

5.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas dapat kami tegaskan bahwa :
	5.1.	Obat bukan merupakan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, maka atas pembelian obat-
		obatan terutang PPN.
	5.2.	Pengadaan bahan makanan untuk pasien, sepanjang pihak rumah sakit mengolah sendiri 
		bahan makanan tersebut, atas pembelian bahan makanan (beras dan lauk pauk) tidak 
		terutang PPN. Apabila pihak rumah sakit memborongkan penyediaan makanan kepada pihak 
		lain, penyediaan makanan tersebut termasuk jasa catering, dan atas penyerahannya terutang 
		PPN.

	Oleh karena itu permohonan Saudara dengan sangat menyesal tidak dapat kami kabulkan.

Demikian agar maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3