PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          16 Mei 1990

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 622/PJ.5.2/1990

					        TENTANG

		           PENJELASAN TENTANG JASA PENGOLAHAN MINYAK GORENG

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat saudara No. XXX tanggal 1 Nopember 1989 perihal penjelasan PPN bersama ini 
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. 	Usaha pengolahan minyak goreng adalah termasuk dalam kegiatan usaha yang dikenakan PPN sesuai 
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dan m, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a ke 1 
	Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2. 	Kegiatan usaha ini dapat berupa :
	a. 	Memproduksi sendiri minyak goreng serta menjual hasilnya kepada pembeli;
	b. 	Menerima pesanan pembuatan minyak goreng dengan bahan berupa CPO dari pemesan. 
		Kegiatan ini termasuk dalam pengertian pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak, 
		sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf d angka 1.c. Undang-undang Pajak 
		Pertambahan Nilai 1984;

3. 	Dasar Pengenaan Pajak :
	a. 	Untuk kegiatan tersebut pada butir 2 huruf a dasar pengenaan pajak adalah harga jual;
	b. 	Untuk kegiatan tersebut pada butir 2 huruf b dasar pengenaan pajak adalah ongkos 
		pengolahan minyak goreng;
	c. 	Untuk kegiatan tersebut pada butir 2 huruf b diatas, yang untuk memenuhi pesanan tertentu 
		pabrik harus menambah sendiri bahan baku berupa CPO, dan menaikkan ongkos pengolahan 
		dari Rp. 30,- /kg. (pesanan normal) menjadi Rp. 65,- /kg. (pesanan khusus), maka dasar 
		pengenaan pajaknya adalah ongkos pengolahan.

4. 	Atas penyerahan atau pemakaian sendiri crude stearin sebagai surplus/produksi sampingan dari 
	kegiatan tersebut pada butir 2 terutang PPN sebesar 10%.

5. 	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah yang memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-
	undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 
	tanggal 29 Desember 1989 tentang Pengkreditan Pajak Masukan.

6. 	Tidak berkelebihan kiranya untuk disampaikan bahwa atas laba rugi dari pekerjaan pengolahan 
	minyak goreng tidak mempengaruhi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian harap maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA,

ttd

WALUYO DARYADI KS
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3