PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											       24 Maret 1999

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 08/PJ.32/1999

						TENTANG

 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO-BITUNG
				 
				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KMK.04/1999 tanggal 
1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu Manado-Bitung (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut :

I.	UMUM

	1.	Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 bahwa kawasan Manado-Bitung 
		ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung. 
		KAPET Manado-Bitung meliputi seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, seluruh 
		wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah 
		Tingkat II Minahasa yang meliputi kecamatan-kecamatan Likupang, Dimembe, Airmadidi, 
		Kauditan, Wori, Pineleng, Tombariri, Tomohon, Tondano, Toulimambot, Eris, Lembean Timur, 
		Kombi, Kakas, Remboken, Sonder, Kawangkoan, Tompaso dan Langowan, yang batas-
		batasnya dituangkan dalam peta terlampir dalam Keputusan Presiden tersebut.

	2.	Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Manado-Bitung yang telah 
		mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung diberikan fasilitas perpajakan 
		sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 
		1999.

	3.	Bagi Pengusaha yang berdomisili di KAPET Manado-Bitung dan memperoleh ijin dari Badan 
		Pengelola KAPET Manado-Bitung dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan baik 
		PPh maupun PPN/PPnBM sesuai dengan angka II dan III Surat Edaran ini atas kegiatan usaha 
		yang dilakukannya di KAPET Manado-Bitung, sedangkan atas kegiatan usaha di luar KAPET 
		Manado-Bitung tidak memperoleh fasilitas perpajakan.

	4.	Bagi Pengusaha yang tidak berdomisili di KAPET Manado-Bitung, apabila melakukan kegiatan 
		usaha di KAPET Manado-Bitung dan memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Manado-
		Bitung hanya mendapatkan fasilitas sesuai dimaksud pada angka II butir 1.a., 1.b., 1.e. dan 
		angka III Surat Edaran ini untuk kegiatan usaha di lokasi KAPET Manado-Bitung.
	
	5.	Apabila Pengusaha yang memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung juga 
		melakukan kegiatan usaha di luar KAPET Manado-Bitung, diwajibkan melaksanakan 
		pembukuan secara terpisah atas penghasilan, biaya dan Rugi/Laba dari kegiatan usahanya.

II.	PAJAK PENGHASILAN

	1.	Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan berdomisili di KAPET Manado-Bitung yang 
		telah mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung diberikan fasilitas Pajak 
		Penghasilan berupa :

		a.	Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal dan peralatan lain, 
			bahan baku dan atau bahan pembantu yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
			produksi.

		b.	Pilihan (sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11A ayat 
			(1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
			terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994) untuk menerapkan penyusutan dan atau 
			amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan, sebagai berikut :
			-------------------------------------------------------------------------------------------
							Masa 	     Tarif penyusutan dan amortisasi
			      Kelompok Harta		Manfaat	             berdasarkan metode
							menjadi	    ----------------------------------------
								      Garis Lurus	      Saldo Menurun
			-------------------------------------------------------------------------------------------
			I.	Bukan Bangunan 
				dan atau Harta 
				Tak Berwujud
				Kelompok I		  2 th		50%		100%
				Kelompok II		  4 th		25%		  50%
				Kelompok III		  8 th		12,5%		  25%
				Kelompok IV		10 th		10%		  20%

			II.	Bangunan
				Permanen		10 th		10%		-
				Tidak Permanen  	  5 th		20%		-
			-------------------------------------------------------------------------------------------

		c.	Kompensasi kerugian di bidang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya 
			berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun.

		d.	Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang 
			seharusnya dibayar.

		e.	Pengurangan biaya produksi :
			1)	Kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan 
				sebagai penghasilan bagi karyawan;
			2)	Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai 
				hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati 
				oleh umum.

	2.	Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.a tentang 
		pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor :

		a.	Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
			setempat disertai dengan :
			-	Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Manado-
				Bitung;
			-	Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET 
				Manado-Bitung.

		b.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak 
			Penghasilan Pasal 22 impor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
			permohonan diterima lengkap.

		c.	Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 impor disampaikan kepada 
			Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.

	3.	Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.c tentang 
		kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan 
		tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai Lampiran I.a) dengan melampirkan 
		Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung. Kepala 
		Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Kompensasi Kerugian 
		(sesuai Lampiran I.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima 
		lengkap.

	4.	Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.d tentang Pajak 
		Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar, Wajib 
		Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai 
		Lampiran II.a) disertai :
		a.	Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung.
		b.	Daftar nama, alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah PPh Pasal 26 yang 
			terutang dan jumlah PPh Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari penerima dividen.
		c.	Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba Tahun Pajak yang 
			berkenaan.

		Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan PPh 
		Pasal 26 atas Dividen (sesuai Lampiran II.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
		permohonan diterima lengkap.

	5.	Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.e tentang 
		pengurangan sebagai biaya produksi, Wajib Pajak harus membuat daftar (sesuai Lampiran 
		III) yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh tentang besarnya :
		-	kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan;
		-	biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang mempunyai hubungan 
			langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati oleh umum;

		yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

		Pemberian fasilitas ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan ke lokasi seperti halnya pemberian 
		fasilitas sebagai daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan 
		Nomor : 633/KMK.04/1994 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1995 
		tanggal 5 Juni 1995.

III.	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

	1.	Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Manado-Bitung yang telah 
		mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Manado-Bitung diberikan fasilitas PPN dan atau 
		PPnBM tidak dipungut atas :

		a.	Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan peralatan lain oleh 
			Pengusaha di KAPET Manado-Bitung, yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
			produksi;

		b.	Impor Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh 
			Pengusaha di KAPET Manado-Bitung untuk diolah lebih lanjut;

		c.	Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh 
			Pengusaha di luar KAPET Manado-Bitung kepada Pengusaha di KAPET Manado-Bitung 
			untuk diolah lebih lanjut;

		d.	Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk 
			diolah lebih lanjut, antar Pengusaha di KAPET Manado-Bitung atau oleh Pengusaha di 
			KAPET lain kepada Pengusaha di KAPET Manado-Bitung;

		e.	Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk 
			diolah lebih lanjut, oleh Pengusaha di KAPET Manado-Bitung kepada Pengusaha di 
			Kawasan Berikat atau oleh Pengusaha di KAPET Manado-Bitung kepada Pengusaha di 
			Daerah Pabean Indonesia lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali 
			ke KAPET Manado-Bitung;

		f.	Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di luar KAPET Manado-Bitung kepada 
			atau antar Pengusaha di KAPET Manado-Bitung, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut 
			mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET 
			Manado-Bitung;

		g.	Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean maupun 
			dari dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET Manado-Bitung, sepanjang 
			Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan 
			kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Manado-Bitung;

		h.	Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET 
			Manado-Bitung, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung 
			dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Manado-Bitung.

	2.	Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus impor 
		barang modal dan peralatan lain dan angka III butir 1.b :

		a.	Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
			setempat (sesuai Lampiran IV) dilampiri dengan :
			-	Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Manado-
				Bitung;
			-	Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET 
				Manado-Bitung;
			-	Dokumen Impor.

			Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat 
			Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.a) dalam jangka 
			waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

		b.	Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut disampaikan kepada Kepala 
			Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan. Tindasan Surat Keterangan 
			tersebut pada angka III butir 2.a di atas, disampaikan kepada Badan Pengelola 
			KAPET Manado-Bitung, instansi lain yang terkait dan Menteri Negara Investasi/Kepala 
			Badan Koordinasi Penanaman Modal (dalam hal pemohon adalah perusahaan dalam 
			rangka PMA/PMDN).

		c.	Setelah menerima Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kepala 
			Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membubuhkan 
			cap : "PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut eks. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 
			1998" dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN dan atau 
			PPnBM Tidak Dipungut tersebut pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
			dan formulir Bukti Pungutan Pajak atas Impor.

		d.	Selanjutnya PIB, Surat Setoran Pajak atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor 
			diserahkan kepada Importir, sedangkan tembusannya yaitu Surat Setoran Pajak 
			lembar ke-2 dan ke-3, Bukti Pungutan Pajak atas Impor lembar ke-2 dan fotokopi 
			PIB disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Bank Devisa/
			Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan pada setiap akhir bulan, paling 
			lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

	3.	Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus pembelian 
		dalam negeri atas barang modal dan peralatan lain, angka III butir 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, dan 
		1.h :

		a.	Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
			setempat (sesuai Lampiran IV), dilampiri dengan :
			-	Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Manado-
				Bitung;
			-	Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan 
				Pengelola KAPET Manado-Bitung;
			-	Dokumen kontrak yang bersangkutan.

		b.	Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat 
			Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.b) dalam jangka 
			waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

		c.	Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal dan peralatan lain dan atau 
			Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha di KAPET Manado-Bitung 
			menerbitkan Faktur Pajak sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang 
			diperuntukkan sebagai berikut :
			-	Lembar ke-1 untuk PKP Pembeli;
			-	Lembar ke-2 untuk KPP dimana PKP Penjual terdaftar sebagai lampiran SPT 
				Masa PPN;
			-	Lembar ke-3 untuk Arsip Penjual;

			dan harus membubuhkan cap seperti pada contoh dibawah ini :
			______________________________________________

				"PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
			    eks. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998"
			Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
			Nomor		:	.........................
			Tanggal		:	..........................
			______________________________________________

			Pembubuhan cap dilakukan oleh PKP Penjual setelah menerima Surat Keterangan 
			PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kantor Pelayanan Pajak melalui pembeli.

		d.	Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
			dari luar Daerah Pabean, maka Pengusaha wajib membuat SSP PPN/PPnBM yang 
			terutang dibubuhi cap (sesuai angka III butir 3.c).

	4.	Kantor Pelayanan Pajak yang menerima dokumen/laporan baik dari Bank Devisa/Kantor 
		Pelayanan Bea dan Cukai maupun dari PKP Penjual sebagaimana dimaksud pada angka III 
		butir 2.d., 3.c dan 3.d di atas, selanjutnya mencatat pada "Daftar Pembelian Dalam Negeri 
		Dan Atau Impor Barang Modal Dan Peralatan Lain, Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan 
		Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/
		Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Yang Tidak Dipungut PPN dan atau PPnBM" dan 
		melaporkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya secara bulanan paling 
		lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya (sesuai Lampiran VI).

	5.	Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha yang 
		memperoleh fasilitas di KAPET Manado-Bitung terutang PPN dan atau PPnBM sesuai dengan 
		ketentuan yang berlaku, kecuali penyerahan kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada 
		angka III butir 1.e dan 1.f.

Demikian untuk disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3