PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          30 Mei 1996

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 20/PJ.4/1996

						TENTANG

	   PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C 
	   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPh PASAL 22 NO. 6)

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1.	Sebagaimana diketahui, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 599/KMK.04/1994 tanggal 
	21 Desember 1994 ditetapkan bahwa atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
	(1) huruf b dan  huruf c dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.
2.	Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan tersebut, pengecualian sebagaimana 
	dimaksud pada butir 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tidak diperlukan 
	Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3.	Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini diberikan penegasan bahwa guna memperoleh 
	pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, bagi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
	pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c Keputusan Menteri Keuangan No.599/KMK.04/1994 tanggal 
	21 Desember 1994, tidak perlu mengajukan permohonan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 
	ke Direktorat Jenderal Pajak tetapi dapat langsung menghubungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
	dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3