PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										              7 Desember 2001

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 1421/PJ.51/2001

					         TENTANG

         		    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN ROTAN ASALAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 26 September 2001 hal Permohonan Penegasan PPN 
Atas Penyerahan Totan Asalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1.      	Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan sebagai berikut : 
	a.    	Sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
		penyerahan rotan asalan (Tahun Pajak 2000 dan sebelumnya), mengacu pada 
		SE-60/PJ.51/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan 
		PPN (penyempurnaan ke-4 atas SE seri PPN 25-95). 
	b.    	Rotan asalan dihasilkan melalui proses sebagai berikut :
		Rotan mentah/basah yang baru diambil dari hutan disortir dan diikat menurut jenis dan 
		ukuran, setelah itu digoreng dalam minyak tanah dalam keadaan terendam selama lebih 
		kurang 1 jam. 
	c.    	Saudara memohon penegasan apakah rotan asalan masih/tidak dianggap sebagai barang 
		hasil kehutanan yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
		angka 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 
		sehingga atas penyerahan rotan asalan masih/tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

2.    	Berdasarkan Pasal 1 huruf m dan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
	Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan penjelasannya jo. Pasal 3 dan Pasal 4 
	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 sebagaimana telah diubah 
	terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 diatur antara lain 
	sebagai berikut : 
	1.    	Barang hasil kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari 
		sumbernya adalah termasuk jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 
	2.    	Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu 
		barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau 
		kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain 
		melakukan kegiatan tersebut. 
	3.    	Kegiatan perubahan bentuk atau sifat barang dapat berupa merakit, memasak, mencampuri, 
		mengemas, membotolkan, atau menambang. 
	4.    	Memasak adalah mengolah barang dengan cara memanaskan. Pengertian memanaskan 
		termasuk merebus, membakar, mengasap, memanggang dan menggoreng, baik dicampur 
		dengan bahan lain atau tidak. 

3.    	Berdasarkan butir 2 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara, maka dengan ini ditegaskan 
	bahwa rotan asalan bukan merupakan hasil kehutanan yang diambil langsung dari sumbernya karena 
	telah mengalami proses pengolahan (dimasak) sehingga atas penyerahannya terutang Pajak 
	Pertambahan Nilai. 

Demikian agar Saudara maklum.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
 
ttd.
 
I Made Gde Erata
NIP. 060044249


Tembusan :
1.  	Direktur Jenderal Pajak
2.  	Direktur Peraturan Perpajakan
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3